Warga Desak Satgas PKH Ditarik dari Lokasi TNTN, Trauma Lihat Petugas Menenteng Senjata

Ringkasan Berita:

• Ribuan warga TNTN demo di Kejati Riau menolak keberadaan Satgas PKH yang dianggap menimbulkan trauma.
• Pertemuan dengan Kajati menyepakati keputusan ditunda hingga Desember 2025, pembubaran satgas jadi kewenangan pusat.
• Lima tuntutan warga: buka dokumen hutan, hentikan Satgas & Agrinas, transparansi lahan sitaan, jalankan Putusan MK 35/2012, tarik aparat bersenjata.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Massa aksi dari sebagai elemen warga di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN)  akhirnya menerima keputusan sampai awal Desember 2025 terkait dengan polemik relokasi. 

Sekira tiga ribuan warga yang sebelumnya sengaja datang ke Kejati Riau, Kamis (20/11/2025) untuk mendapatkan kepastian soal lahan yang kini diambil alih oleh negara 

Dan dari lima tuntutan yang dilayangkan, salah satunya difokuskan pada keberaan satuan tugas Penertiban Kawasan Hutan ( PKH ). Warga menyuarakan ketidak senangannya pada satgas tersebut.

Salah satunya yang disampaikan oleh Andrianus salah satu orang tua di kawasan yang kini diambil alih negara 

Adrianus mengatakan bahwa sejak satgas PKH berada di wilayah mereka, anak-anak jadi ketakutan. 

"Mereka datang dengan meneteng senjata lars panjang. Anak-anak kami trauma. Sekolah bahkan sempat terhenti," ungkap Adrianus.

Baca juga: Breaking News: Ada Aksi Unjuk Rasa Terkait Lahan TNTN di Depan Kejati Riau Hari Ini

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa di Kejati Riau, Pertemuan Tertutup Kajati dan Perwakilan Massa Aksi TNTN

Namun menurut Adrianus setelah sekolah di lokasi disebut terganggu hingga kemudian viral di media massa, barulah kemudian pemerintah daerah merangkul dan memberikan akses bagi anak untuk sekolah.

"Saya ini sudah tua bapak-bapak. Anak saya yang akan menggantikan bapak-bapak yang sekarang ada di hadapan kami. Jadi tolonglah dipamahi," ungkapnya.

Ia berharap  Satgas PKH tak lagi ada di lokasi. Mengingat anak-anak yang trauma melihat aparat dengan senjata. 

"Kami bukan teroris. Kami tahu hukum. Jangan lagi jajah kami," ungkapnya.

Suara Adrianus tersebut sebagai perwakilan apa yang juga diteriakkan oleh warga yang datang pada aksi unjukrasa.

Sempat Tegang

Kepala Kejati (Kajati) Riau, Sutikno dan Kepala Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Mayjen TNI Dody Winarto dan pihak terkait kemudian melakukan pertemuan secara tertutup di ruangan lantai dua Kejati Riau.

Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu kemudian menyepakati untuk meminta waktu hingga Desember 2025.

Kajati Riau, Sutikno kemudian memberikan penjelasan kepada warga bahwa pihaknya tidak berwenang terhadap Keberadaan Satgas PKH.