Pasca OTT KPK di Riau, Komisi IV DPRD Rapat Bahas Anggaran 2026 dengan Dinas PU

Ringkasan Berita:

• Pasca OTT KPK di Dinas PU Riau, Komisi IV DPRD tetap melanjutkan rapat pembahasan anggaran APBD 2026 bersama Dinas PU.
• Proses hukum tidak hambat program, namun kegiatan yang disarankan KPK untuk tidak dijalankan pasca OTT akan dihormati.
• Anggaran Dinas PU 2026 turun, diperkirakan tidak sampai Rp1 triliun, menyesuaikan kondisi APBD Riau sekitar Rp8,2 triliun.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Dinas PU Provinsi Riau yang juga menjaring Gubernur Riau, Komisi IV DPRD Riau membahas anggaran untuk kegiatan APBD Riau 2026 bersama Dinas tersebut Jumat (21/11/2025).

Rapat yang dipimpin langsung ketua Komisi IV Ma'mun Solikhin dan dihadiri anggota komisi IV lainnya tersebut berlangsung tertutup.

Berbeda dari rapat sebelumnya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Plt Kepala Dinas PU dan pejabat setingkat Kepala Bidang dan Kepala sub Bagian ikut dalam rapat untuk bahas anggaran 2026 tersebut.

Baca juga: Belajar dari OTT Gubernur Riau, Dewan Akan Evaluasi dan Kawal Proyek Strategis

Ketua Komisi IV DPRD Riau Ma'mun Solikhin menegaskan proses penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap OTT di Dinas PU tidak akan menghambat proses pembahasan anggaran di komisi bersama mitra kerja Dinas PU.

"Program jangan terabaikan dengan situasi seperti ini proses hukum tetap kita hormati tetap berjalan, tapi program juga tetap menjadi prioritas,"ujar Ma'mun Solikhin.

Ia juga menambahkan, untuk sejumlah kegiatan yang disarankan KPK tidak dijalankan pasca OTT beberapa waktu lalu harus dihormati.

"Saran dari KPK tidak menjalankan kegiatan yang di plot anggaran di Perubahan, harus kita hormati tentunya,"jelas Ma'mun Solikhin.

Untuk Anggaran di PU sendiri tahun 2026 menurut Ma'mun Solikhin tidak sampai 1 Triliun, artinya terjadi penurunan dan menyesuaikan dengan kondisi APBD yang diperkirakan hanya 8,2 triliun.(Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)