3 Paket Dibatalkan, Begini Dampak Rasionalisasi APBD Terhadap Lelang Proyek di Pemda Pelalawan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan sedang melakukan rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 pada Bulan Juli ini.

Anggaran setiap dinas dipangkas akibat defisit APBD yang terjadi.

Anggaran yang dipotong mencapai Rp 389 miliar dari total APBD 1.861.209.002.847 atau Rp 1,86 triliun.

Hal ini disebabkan pendapatan daerah yang tidak sesuai dengan target awal.

Sehingga APBD mengalami defisit dan harus dilakukan rasionalisasi, agar program pembangunan tetap berjalan.

Evaluasi APBD ini berdampak pada pelaksanaan program kerja termasuk proses lelang proyek di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Pelalawan.

Ada paket lelang yang terpaksa dibatalkan lantaran defisit anggaran yang menerpa APBD.

"Sampai saat ini ada tiga paket lelang yang dibatalkan dengan permintaan dari instansi yang bersangkutan," kata Kepala BPBJ Setdakab Pelalawan, Dedi Arianto S.Pi kepada Tribunpekanbaru.com , Selasa (18/7/2023).

Dedi Arianto merincikan, paket lelang yang ditunda penayangan dan tendernya setelah mendapatkan surat permintaan penundaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemilik kegiatan.

Meskipun dokumen lelang sudah masuk dan dinyatakan lengkap, namun proses tender tak dilanjutkan lagi.

Di antaranya DED pembangunan Pasar Ukui dari Diskoperindag, Pembangunan kantor Desa Labuhan Bilik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan rehabilitasi gudang obat Dinas P3AP2KB.