3 Paket Dibatalkan, Begini Dampak Rasionalisasi APBD Terhadap Lelang Proyek di Pemda Pelalawan

Ketiga paket ini dibatalkan lantaran rasionalisasi anggaran.

"Ada juga satu paket lagi dialihkan pelaksanaannya dari awalnya lelang menjadi swakelola dari Dinas Perikanan," tambah Dedi Arianto.

Selain itu, lanjut Dedi, pihaknya menghentikan sementara penerimaan dokumen lelang yang dimasukan dari OPD atau dinas-dinas.

Lantaran defisit anggaran yang nantinya bisa menimbulkan polemik jika tetap dilelang dan ternyata anggarannya tidak ada lagi.

OPD pemilik proyek terlebih dahulu harus memastikan ketersediaan anggaran ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Jika dokumen lelang tetap dimasukkan untuk ditender, harus ditanyakan dulu BPKAD dan Bappeda, apakah anggarannya masih tersedia. Kalau tidak, kami tak berani tender," paparnya.

Dedi merincikan, sejak Bulan Januari hingga Juli ini sebanyak 118 paket proyek yang masuk ke BPBJ.

Paket tender itu didominasi dari Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Sebagian lainnya dari Diskoperindag, DPMD, hingga Dinas Ketahanan Pangan.

Proyek yang dilelang meliputi fisik, pengadaan, hingga konsultan.

Dari 118 paket telah dibatalkan dan dialihkan 4 paket, sehingga tersisa 114 paket lagi.

Dari jumlah itu, proses lelang yang telah selesai sebanyak 100 paket dan telah dikembalikan kepada OPD yang pemilik kegiatan untuk berkontrak dengan perusahaan rekanan pemenang tender serta dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan 14 paket lagi dalam proses lelang dan menunggu pemenang tender ditetapkan.

"Kemungkinan besar masih ada proyek yang akan dibatalkan dari paket yang telah ditender ini, akibat defisit anggaran ini," pungkasnya.

( Tribunpekanbaru.com / Johannes Wowor Tanjung )