Kadis Perkim Pekanbaru dan 9 Orang Lainnya Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Eks PJ Wali Kota

Kemudian, BD, Kasubbag Keuangan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yulianis, Kepala BPKAD Kota Pekanbaru, Tuswan Aidi, Sekretaris Dinas PUPR Kota Pekanbaru, D, swasta (sopir) serta H, Kabid Perbendaharaan BPKAD Pekanbaru.

Pada awal pekan kemarin, Senin (13/1/2025), KPK juga telah memeriksa sebanyak 10 saksi.

Di antaranya, Zulfahmi Adrian, Kepala Satpol PP Pekanbaru, Riko Wulandari Bendahara Satpol PP Pemerintah Kota Pekanbaru, Maria Ulfa Kasubbag Keuangan Satpol PP Pekanbaru, Irni Dewi Tari Sekretaris Satpol PP Pekanbaru, Tengku Suhaila selaku honorer di Bagian Umum Pemerintah Pekanbaru.

Berikutnya, Tengku Ahmed Reza Fahlevi, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pekanbaru, Sri Wahyuni, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Pekanbaru, Farid Fuaz, Kasubbag Keuangan Bakesbangpol Pekanbaru, Yuliarso, Kepala Dinas Perhubungan Pekanbaru, dan Sukardi Yasin, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Pekanbaru.

Dugaan tindak pidana korupsi tersebut diduga terjadi dalam bentuk pemotongan atau penerimaan pembayaran yang tidak sah dari pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara Risnandar Mahiwa bersama tersangka lainnya, diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau kas umum yang seolah-olah memiliki utang, padahal hal tersebut tidak terkait dengan pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2024.

Tindakan para tersangka melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 12 huruf f Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Tim KPK juga telah melakukan serangkaian penggeledahan pasca melakukan OTT terhadap Risnandar Mahiwa dan kawan-kawan, Senin (2/12/2024) lalu.

Penggeledahan dilakukan selama 8 hari, terhitung sejak 5 hingga 12 Desember 2024. KPK melakukan penggeledahan di 12 lokasi rumah pribadi yang tersebar di Kota Pekanbaru, serta 3 rumah di Jakarta Selatan dan Depok. 

Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di 6 kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Penggeledahan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan pasca penangkapan terhadap para tersangka.

Tujuan penggeledahan ini adalah untuk mencari alat bukti tambahan yang dapat memperkuat penyidikan yang sudah kami lakukan serta untuk memastikan apakah terdapat tindak pidana korupsi lain yang terkait dengan perkara ini. 

Dari hasil penggeledahan, KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen-dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik, serta barang-barang berharga seperti perhiasan, sepatu, dan tas sebanyak 60 unit.

Selain itu, ditemukan pula uang tunai senilai Rp 1,5 miliar dan 1.021 Dolar Amerika Serikat.

Terkait kasus ini, KPK juga terus mengingatkan kepada seluruh pihak, terutama pejabat publik dan penyelenggara negara, untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan menjalankan tugasnya dengan penuh integritas.

(tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda)