Sementara klasifikasi jalan kabupaten hanya diperuntukkan bagi mobil dengan berat 8 ton.

"Peron sawit ini hanya bisa membuat jalan rusak, mereka tak mau memperbaikinya. Pemkab yang pusing cari anggarannya," ujar Muhklisin dengan ekspresi jengkel.

Soal kerusakan jalan yang menjadi beban APBD Kuansing, Muhklisin mengatakan bahwa Pemkab telah menyampaikan ke Gubernur Riau.

Gubernur Abdul Wahid kata Muhklisin pun memberikan solusi dengan meminta Pemkab Kuansing mengajukan peningkatan status ruas jalan.

Baca juga: Sejumlah Ruas Jalan di Kuansing Mulai Diperbaiki, Libatkan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat

"Jalan kabupaten yang menjadi jalan alternatif diajukan peningkatan status menjadi jalan provinsi. Dengan begitu perbaikan dan perawatan menjadi tanggung jawab provinsi," ujar Muhklisin.

Menurut Muhklisin, jalan rusak parah yang pernah ia lalui terdapat di Desa Bumi Mulya, Kecamatan Tanah Darat.

Bahkan mobil yang membawanya sempat terpuruk di ruas jalan tersebut.

Peristiwa tersebut terjadi pada dini hari sepulang dari menghadiri acara safari Ramadan di Desa Ibul, Kecamatan Kuantan Mudik pada Ramadan 2025 kemarin.

"Saat itu sekitar pukul 01.40 WIB dini hari, saya mengejar waktu sahur. Tapi mobil kami terpuruk," ujar Muhklisin dengan wajah tegang.

Ia tidak sendiri, ada beberapa mobil truk pengangkut sawit yang juga terpuruk di lokasi tersebut.

Hal itu pun membuatnya murka dan menyuruh semua perusahaan yang memiliki kepentingan di ruas jalan tersebut untuk segera melakukan perbaikan.

"Kita plang kalau mereka tidak mau. Masalahnya bukan saya sendiri, tapi masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan itu. Perusahaan harus bertanggung jawab," tegas Muhklisin.

Sebelumnya, kondisi jalan di Kuansing sempat dikeluhkan Gubernur Riau Abdul Wahid ketika berkunjung ke Kuansing pada Maret 2025 kemarin.

"Kalau yang hamil 7 bulan bisa langsung melahirkan," ujar Abdul Wahid.

Abdul Wahid mengakui jalan lintas yang menjadi kewenangan provinsi Riau masih sangat memprihatinkan, terutama Jalan Lintas Inhu-Kuansing.