Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

KPK OTT Dinas PUPR Riau

Gubernur Riau Abdul Wahid Sudah Tiba di Kantor KPK, Ada Kadis PUPR Riau

Abdul Wahid dibawa dari Pekanbaru ke Jakarta usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) bersama sejumlah orang lainnya, Senin (3/11/2025)

|
Penulis: Rizky Armanda | Editor: Sesri
Tribunnews.com/Ilham Riyan
Gubernur Riau Abdul Wahid mengenakan kaus oɓlong putih, sandal dan menenteng tas hijau saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) sekira pukul 09.35 WIB. Penyidik KPK menangkap Gubernur Riau dan beberapa kepala dinas di Pekanbaru, Senin (3/11/2025). 

“Ya (termasuk Gubernur Riau),” singkatnya.

Namun, kronologis penangkapan dan terkait kasus apa, belum diketahui.

Tambahan informasi berikutnya, tim KPK juga mendatangi Kantor Dinas PUPR Riau.

Hingga kini, Tribun Pekanbaru masih mencoba informasi lanjutan.

Jubir KPK  Budi Prasetyo mengungkap KPK tak hanya mengamankan 10 orang saja dalam OTT KPK di Riau. 

Namun, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai. 

Tentang jumlah uang yang disita, Budi mengaku belum bisa mengungkapnya ke publik.

"Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu," kata Budi.

Budi menambahkan 10 orang yang terjaring OTT KPK di Riau ini akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, termasuk Gubernur Abdul Wahid.

Abdul Wahid Baru 8 Bulan Menjabat

Abdul Wahid baru sekitar delapan bulan menjabat sebagai Gubernur Riau. Ia dilantik bersama wakilnya, SF Harianto, pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

Abdul Wahid dan SF Harianto memimpin setelah mengalahkan dua pasangan calon Gubernur Riau, yakni Syamsuar-Mawardi Saleh dan Nasir-Wardan.

Sejak awal menjabat, Abdul Wahid dikenal kerap turun ke lapangan untuk membenahi infrastruktur jalan, pendidikan, pertanian, dan program pembangunan lainnya.

Abdul Wahid juga sempat menjadi sorotan publik setelah mewajibkan kendaraan perusahaan yang beroperasi di Riau menggunakan pelat nomor BM.

Kebijakan itu muncul karena banyak kendaraan berat yang menjadi penyebab kerusakan jalan di Riau, sementara pajaknya dibayarkan ke luar daerah.

Suami Henny Sasmita Wahid itu meminta perusahaan untuk memutasikan pelat nomor kendaraan ke BM agar pajak masuk ke kas daerah Riau dan dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan.

(tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda)

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved