Gubri Abdul Wahid Jadi Tersangka, FKPMR Sampaikan Pernyataan Sikap Kasus Hukum Pemimpin Riau

Ringkasan Berita:

• Gubernur Riau, Abdul Wahid ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR Riau.
• FKPMR Riau menyatakan tragedi tersebut harus dijadikan pelajaran penting bagi semua pihak.
• Sampaikan Pernyataan Sikap Tentang Kasus Hukum Pemimpin Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -- Penetapan status tersangka terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (5/11/2025) mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya dari pihak Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR).

Bahkan FKPMR mengeluarkan pernyataan sikap tentang kasus hukum pemimpin Riau.

Ketua FKPMR, Chaidir menilai, peristiwa ini sebagai tragedi yang harus dijadikan pelajaran penting bagi semua pihak. 

Menurut Chaidir, peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Riau pada Senin (3/11/2025) bukan hanya menjadi pukulan bagi birokrasi, tetapi juga menjadi cerminan penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk kembali meneguhkan semangat reformasi dan integritas.

"Tragedi ini harus menjadi ikhtibar dan pelajaran bagi kita semua. Tidak hanya di jajaran birokrasi saja tapi semua stakeholder di daerah, baik di sektor swasta maupun masyarakat. Karena kalau kita tidak hati-hati dan gegabah melakukan tindakan yang menimbulkan indikasi tindak pidana korupsi, akhirnya kita akan berurusan dengan penegakan hukum," kata Chaidir kepada Tribun, Rabu (5/11/2025).

Ia juga mengatakan, pentingnya menjadikan kejadian ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam melawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih berpotensi muncul di berbagai sektor. Semangat anti-KKN yang menjadi ruh reformasi, kata Chaidir, harus terus dijaga dan dihidupkan dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Semangat anti-KKN reformasi dulu harus tetap menyala di dada kita, segenap bangsa Indonesia. Jangan sampai padam hanya karena waktu atau kepentingan sesaat," tegasnya.

Chaidir juga mengingatkan agar peristiwa hukum yang menimpa orang nomor satu di Riau ini tidak sampai mengganggu roda pemerintahan daerah. Menurutnya, pelayanan publik dan pembangunan daerah harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan dukungan dan pengawasan dari semua pihak.

"Kita berharap peristiwa ini tidak menghambat roda pemerintahan kita di daerah. Harus tetap berjalan aman, lancar, kondusif, dan dijaga semua pihak," ujarnya.

Lebih lanjut, Chaidir mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berbagai informasi yang beredar, terutama di media sosial. Chaidir mengingatkan agar masyarakat lebih bijak dalam menyikapi berita dan tidak mudah terpancing oleh isu yang belum tentu benar.

"Kami di FKPMR berharap kepada masyarakat agar tenang, jangan terhasut dengan berita yang ada. Memang semua orang kini bebas menyampaikan komentar apa saja di media sosial, tapi jangan sampai kita terpancing dengan informasi yang merugikan masyarakat," ulasnya.

Chaidir juga menegaskan bahwa FKPMR menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Ia berharap penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan tetap mengedepankan asas keadilan.

"Kita menghormati proses yang sedang dilakukan oleh KPK terhadap Gubernur Riau dan para pejabat di Pemerintah Provinsi Riau. Kita serahkan semuanya kepada penegak hukum, semoga bisa menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan kita ke depan," tuturnya.

Berikut pernyataan sikap FKPMR terkait OTT KPK terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid:

Pernyataan Sikap Tentang Kasus Hukum Pemimpin Riau