Guru SDN 021 Tarai Bangun Soal Pungutan, DPRD Kampar Buka Ruang Bagi Orang Tua Buktikan Tuduhan

Selain itu pemotongan sebesar Rp50 ribu terhadap penerima Program Indonesia Pintar (PIP). 

Berikutnya pungutan membeli buku Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Termasuk pembayaran uang masuk sekolah yang tidak transparan karena tanpa bukti kuitansi. Nominal uang masuk sekolah juga berbeda antar siswa.

Tony mengatakan, salah satu kubu guru menyatakan pungutan tersebut tidak pernah terbukti.

"Pungutan itu tiap tahun dipersoalkan. Tapi nggak pernah terbukti," katanya. 

Setelah hearing dengan guru, Komisi II akan membuka ruang bagi orangtua siswa untuk menyampaikan aspirasinya.

Ia mengaku menerima surat pemberitahuan dari orangtua siswa.

"Surat itu menyebutkan akan menyampaikan fakta-fakta," katanya.

Menurut dia, fakta itu bisa saja tentang beberapa persoalan yang diungkap. 

Mungkin termasuk masalah ijazah lulusan 2025 yang belum dibagikan. 

Ia mengatakan, Komisi II kembali akan memanggil Disdikpora setelah menerima aspirasi orangtua siswa.

Pemanggilan Disdikpora untuk merumuskan langkah penyelesaian polemik di SDN 022 Tarai Bangun. (Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing)