DPRD Minta Parkir di Pekanbaru Tidak 24 Jam, Dishub Harus Pasang Larangan Parkir di Zona Tertentu

"Kami sarankan batas malam hari itu jam 22.00. Setelah itu jangan ada lagi pungutan parkir. Kalau ada oknum jukir yang minta, jangan kasih, walaupun ngomel-ngomel. Tancap gas aja," saran Dapot Sinaga.

Dia juga menyayangkan lambannya pergerakan Dishub, soal bebasnya jukir memungut uang parkir.

Padahal, bukan sekali dua kali masyarakat murka, tentang bebasnya pungutan parkir ini.

Dishub yang sudah berani menaikkan tarif parkir ini, sehingga membuat masyarakat resah, harus bertanggung jawab. Jangan pura-pura tak tahu, dan melaksanakan razia seadanya saja.

"Tak cukup imbauan saja, tapi action di lapangan. Jangan semua jalan di Kota Pekanbaru ini, dipungut parkir. Uangnya untuk siapa. Kan bukan semuanya masuk ke PAD. Zona yang menjadi tanggung jawab pihak ketiga kan jelas (88 jalan), bukan semuanya," tegas Dapot lagi.

Lebih lanjut Dapot mengharapkan, agar Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, turun tangan, jika Dishub tidak ada actionnya.

"Ini permintaan masyarakat, jadi tolong dijalankan. Jangan berlindung terus untuk PAD. Padahal lebih banyak ilegal. Maka, Pak Pj Wako kami minta tertibkan langsung," harapnya.

Akui Kebocoran Parkir

Masyarakat Kota Pekanbaru sudah ribut, dan menggugat Perwako Parkir, namun sampai sekarang belum ada perubahan apapun. Jukir liar tetap menjamur.

Padahal sudah dipastikan banyak kebocoran PAD, dari sektor parkir tepi jalan umum ini. Lebih banyak ke kantong pribadi, dari pada masuk ke kas daerah.

Ini terjadi setelah tarif parkir dinaikkan oleh Dishub Pekanbaru, hanya memakai Perwako saja.

Hebatnya, kebocoran PAD parkir ini diakui pula Dishub Pekanbaru.

Termasuk kebocorannya, karena masih banyak jukir memungut parkir di daerah yang dilarang.

Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Dapot Sinaga SE menilai, kondisi ini terjadi karena adanya ketidakseriusan Dishub, dalam melakukan pengawasan.

Harusnya, sejak tarif parkir naik, juga diikuti dengan menyiapkan sarana dan prasarananya.