Ajukan Sengketa Pilkada Kampar ke MK, Paslon Yuyun - Edwin Klaim Temukan Bukti Pelanggaran TSM

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar, Yuyun Hidayat-Edwin Pratama Putra telah resmi mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (5/12/2024).

Yuyun dalam keterangannya, mengungkap adanya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang melibatkan penyelenggara negara.

"Selama proses pemilihan, kami menemukan sejumlah indikasi ketidakadilan yang kuat, termasuk pelanggaran secara TSM melibatkan penyelenggara negara," ungkapnya.

Ia mencontohkan, undangan memilih tidak dibagikan di kantong-kantong basis pemilihnya.

Hal ini mengakibatkan partisipasi pemilih menjadi rendah, yakni hanya 50-60 persen.

"Hak konstitusi masyarakat Kampar dihilangkan paksa," tandasnya.

Ia menyebut sebagai bukti, ditemukannya pemilih dengan KTP luar Kampar.

Sehingga Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi signifikan.

Ia berharap, bukti-bukti yang diajukan dalam gugatan tersebut mampu mengungkap pelanggaran secara jelas dan objektif.

Menurut dia, langkah hukum ini sebagai bentuk perjuangan atas prinsip keadilan dan demokrasi. 

Menurut dia, gugatan ini sebagai komitmen pada proses konstitusional untuk melawan pelanggaran dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Paslon Ahmad Yuzar-Misharti. 

"Langkah ini kami ambil demi menjaga marwah demokrasi dan memastikan bahwa kedaulatan rakyat harus dihormati sesuai konstitusi," tandasnya.

Ia mengatakan, gugatan ini tak semata untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Tetapi untuk menciptakan preseden yang baik dalam menjaga integritas Pilkada.

Ia percaya proses hukum akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem Pemilu di negara ini.

Yuyun juga menyerukan agar pendukung dan masyarakat Kampar untuk tetap menjaga ketertiban, kedamaian, dan sikap dewasa menghadapi proses yang sedang berjalan.

"Perjuangan kita adalah perjuangan hukum, bukan konflik di jalanan," katanya.

Ia berharap MK dapat menjalankan tugas, independensi, objektivitasnya, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Sebab MK sebagai benteng terakhir keadilan 

"Keputusan yang diambil nantinya bukan hanya akan menentukan hasil Pilkada ini, tetapi juga masa depan demokrasi bangsa kita khususnya di Kampar," ujarnya.

Ia optimis perjuangan ini akan membawa hasil terbaik bagi Kampar.

(Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing)